Oleh

Beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia kembali akrab dengan satu kata yang sering muncul dalam berita ekonomi: inflasi. Harga beras naik, biaya transportasi meningkat, uang sekolah bertambah mahal, sementara kebutuhan sehari-hari terasa semakin sulit dijangkau oleh banyak keluarga. Setiap kali laporan inflasi dirilis, publik disuguhi angka-angka persentase yang tampak rapi dan terukur. Namun, di balik angka-angka tersebut terdapat kenyataan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar statistik ekonomi.
Inflasi mungkin tidak lagi menjadi berita utama setiap hari, tetapi dampaknya masih terasa dalam kehidupan masyarakat. Di berbagai daerah, kenaikan harga kebutuhan pokok terus menjadi keluhan yang berulang. Banyak keluarga merasa bahwa pendapatan mereka tidak lagi memiliki daya beli yang sama seperti beberapa tahun lalu. Pada saat yang sama, berbagai indikator ekonomi sering menunjukkan stabilitas atau bahkan pertumbuhan. Di sinilah muncul pertanyaan yang layak diajukan: apakah angka-angka ekonomi yang tampak positif itu benar-benar mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang mengalaminya?
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif terkendali dibandingkan banyak negara lain. Namun angka rata-rata nasional tidak selalu mencerminkan pengalaman yang dirasakan setiap rumah tangga. Kenaikan harga bahan pangan, biaya pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya sering kali dirasakan lebih berat oleh masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok yang memiliki aset atau pendapatan lebih tinggi. Karena itu, pengalaman hidup masyarakat terhadap inflasi sering kali berbeda dari gambaran yang ditampilkan oleh statistik makroekonomi.
Bagi sebagian orang, inflasi mungkin hanya berarti sedikit penyesuaian dalam pola konsumsi. Akan tetapi, bagi jutaan keluarga yang hidup dengan pendapatan terbatas, inflasi dapat berarti berkurangnya kualitas makanan, tertundanya biaya pendidikan anak, atau hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Karena itu, membicarakan inflasi sesungguhnya bukan hanya membicarakan ekonomi. Kita sedang membicarakan manusia, kehidupan sehari-hari, dan martabat yang melekat pada setiap pribadi.
Pandangan semacam ini penting karena diskusi publik tentang ekonomi sering kali terjebak pada angka-angka makro yang seolah berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, dan berbagai indikator lainnya memang penting untuk memahami kondisi suatu negara. Namun ketika angka-angka tersebut dilepaskan dari pengalaman manusia yang nyata, kita berisiko kehilangan kemampuan untuk melihat dampak sosial dan moral yang tersembunyi di baliknya.
Ketika Inflasi Tidak Menyerang Semua Orang Secara Sama
Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Ketika inflasi terjadi, jumlah uang yang sama akan mampu membeli barang yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Dengan kata lain, daya beli masyarakat menurun.
Dalam teori ekonomi, inflasi sering dipandang sebagai fenomena yang dapat diukur, dianalisis, dan dikendalikan melalui berbagai instrumen kebijakan. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata, inflasi tidak pernah berdampak sama bagi semua orang. Ada kelompok yang relatif mampu bertahan, tetapi ada pula yang harus menanggung beban yang jauh lebih berat.
Seseorang yang memiliki aset seperti tanah, properti, atau investasi tertentu mungkin masih memiliki perlindungan terhadap kenaikan harga. Nilai aset yang dimiliki dapat meningkat seiring waktu sehingga sebagian dampak inflasi dapat dikompensasi. Sebaliknya, pekerja dengan penghasilan tetap sering kali tidak memiliki ruang yang sama untuk beradaptasi. Ketika harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup akan terus tergerus.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan sosial. Kenaikan harga tidak sekadar mengubah perilaku konsumsi, melainkan memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki sumber daya dan mereka yang hidup dari penghasilan bulanan. Dalam situasi seperti ini, kelompok yang paling rentan otomatis menjadi pihak yang paling terdampak.
Tidak sulit menemukan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika harga bahan pangan meningkat, keluarga berpenghasilan rendah biasanya harus mengurangi kualitas atau jumlah makanan yang dikonsumsi. Ketika biaya pendidikan naik, mereka harus menunda pembelian buku, perlengkapan sekolah, atau bahkan mempertimbangkan ulang kelanjutan pendidikan anak-anak mereka. Ketika biaya kesehatan meningkat, pemeriksaan medis yang sebenarnya diperlukan sering kali ditunda karena alasan ekonomi.
Contoh-contoh tersebut mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika harga beras mengalami kenaikan, misalnya, dampaknya tidak hanya dirasakan saat berbelanja di pasar. Banyak keluarga harus mengurangi porsi pengeluaran untuk kebutuhan lain, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Di sejumlah daerah, kenaikan biaya hidup bahkan mendorong rumah tangga untuk mencari pekerjaan tambahan atau mengurangi tabungan yang sebelumnya disiapkan untuk kebutuhan masa depan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa inflasi adalah persoalan yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia bukan peristiwa yang netral. Ia bekerja dalam struktur sosial yang sudah terlebih dahulu diwarnai oleh ketimpangan. Karena itu, dampak inflasi selalu lebih berat dirasakan oleh mereka yang memiliki pilihan paling sedikit dalam hidupnya.
Di titik inilah kita perlu menggeser cara pandang. Inflasi bukan sekadar kenaikan harga barang. Namun juga merupakan proses yang dapat mempersempit ruang hidup manusia. Semakin tinggi tekanan ekonomi yang dialami seseorang, semakin sedikit pula kebebasan yang ia miliki untuk menentukan arah hidupnya.
Siapa yang Memperoleh Keuntungan dari Inflasi?
Inflasi sering dipahami sebagai kabar buruk bagi semua orang. Namun kenyataannya, dampak inflasi tidak selalu sama. Ketika harga-harga meningkat, sebagian kelompok masyarakat justru memiliki kemampuan untuk melindungi bahkan meningkatkan nilai kekayaannya. Pemilik aset seperti tanah, properti, atau instrumen investasi tertentu sering kali memperoleh manfaat karena nilai aset yang mereka miliki ikut naik seiring kenaikan harga dalam perekonomian. Dalam kondisi tertentu, pelaku usaha yang memiliki posisi pasar yang kuat juga dapat menyesuaikan harga lebih cepat sehingga dampak inflasi terhadap mereka relatif lebih kecil.
Sebaliknya, kelompok yang hidup dari pendapatan tetap umumnya memiliki ruang yang lebih terbatas untuk beradaptasi. Ketika kenaikan harga berlangsung lebih cepat daripada kenaikan penghasilan, daya beli mereka terus menurun. Karena itu, inflasi sesungguhnya bukan hanya persoalan kenaikan harga, melainkan juga persoalan distribusi keuntungan dan kerugian dalam masyarakat. Pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban menjadi penting diajukan, sebab di sanalah dimensi keadilan sosial dari inflasi mulai terlihat dengan lebih jelas.
Tirani Angka dalam Cara Kita Memahami Ekonomi
Salah satu kecenderungan dalam diskusi ekonomi modern adalah menjadikan angka sebagai ukuran utama keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, investasi, dan indeks pasar sering diperlakukan sebagai representasi langsung dari kesejahteraan masyarakat. Padahal angka-angka tersebut tidak selalu mampu menangkap pengalaman hidup yang nyata.
Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi pada saat yang sama banyak keluarga tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Inflasi dapat dinyatakan terkendali secara statistik, namun masyarakat tetap merasakan tekanan biaya hidup yang tinggi. Ketika angka menjadi pusat perhatian, pengalaman manusia sering kali tersisih dari percakapan publik.
Akibatnya, kebijakan ekonomi berisiko lebih sibuk memperbaiki indikator daripada memperbaiki kehidupan orang-orang yang berada di balik indikator tersebut. Angka memang penting, tetapi angka tidak pernah sepenuhnya mampu menggambarkan rasa cemas seorang orang tua yang khawatir tidak mampu membiayai pendidikan anaknya atau kegelisahan pekerja yang harus mengencangkan ikat pinggang setiap kali harga kebutuhan pokok meningkat.
Dalam situasi seperti ini, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sering kali menjadi pihak yang pertama merasakan dampak kenaikan harga, tetapi yang terakhir menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi. Ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan, sementara akses terhadap aset produktif tetap terbatas, maka ketimpangan sosial berisiko semakin melebar. Karena itu, persoalan inflasi tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah stabilitas harga, melainkan juga sebagai persoalan distribusi beban ekonomi dalam masyarakat.
Inflasi dan Penyusutan Martabat Manusia
Dalam banyak diskusi ekonomi, perhatian utama biasanya tertuju pada pendapatan, konsumsi, dan pertumbuhan. Padahal manusia tidak hidup hanya untuk mengonsumsi barang dan jasa. Manusia juga membutuhkan rasa aman, harapan akan masa depan, kesempatan untuk berkembang, serta kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan bertanggung jawab.
Karena itu, dampak inflasi sesungguhnya tidak berhenti pada berkurangnya daya beli. Dampaknya menjalar ke berbagai dimensi kehidupan manusia yang lebih dalam.
Bayangkan seorang kepala keluarga yang harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar biaya pendidikan anaknya. Bayangkan seorang pekerja yang harus menunda pengobatan karena harga kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Bayangkan pula seorang mahasiswa yang harus mengurangi pembelian buku atau akses belajar karena biaya hidup semakin mahal. Situasi-situasi semacam itu bukan hanya persoalan ekonomi. Situasi tersebut menyangkut kualitas hidup dan harga diri manusia.
Filsuf Jerman Immanuel Kant pernah menegaskan bahwa manusia memiliki martabat karena ia adalah tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk tujuan lain. Martabat manusia tidak dapat dihitung dengan ukuran uang. Namun demikian, kondisi ekonomi tetap memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan seseorang untuk menjalani hidup secara bermartabat.
Ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pilihan hidupnya menjadi semakin sempit. Ia mungkin terpaksa menerima pekerjaan dengan kondisi yang tidak layak, menunda pendidikan, mengabaikan kesehatan, atau hidup dalam kecemasan yang berkepanjangan. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan yang menjadi salah satu unsur penting martabat manusia ikut mengalami penyusutan.
Pemikiran Amartya Sen membantu kita memahami persoalan ini secara lebih mendalam. Menurut Sen, pembangunan bukan sekadar peningkatan pendapatan, melainkan perluasan kebebasan manusia. Seseorang dapat dianggap sejahtera bukan hanya karena memiliki uang, tetapi karena memiliki kesempatan nyata untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga.
Dari perspektif ini, inflasi yang terus-menerus menggerus kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sebenarnya juga menggerus kebebasan manusia. Ketika pilihan hidup semakin terbatas akibat tekanan ekonomi, maka kesejahteraan tidak lagi dapat diukur hanya melalui angka pendapatan atau statistik pertumbuhan.
Lebih jauh lagi, inflasi sering membawa dampak psikologis yang tidak selalu terlihat dalam laporan ekonomi. Ketidakpastian finansial dapat memunculkan kecemasan, stres, dan rasa tidak aman. Banyak keluarga hidup dalam kekhawatiran mengenai masa depan mereka. Banyak orang bekerja lebih keras tetapi merasa semakin sulit mencapai kestabilan hidup. Dalam kondisi seperti itu, krisis ekonomi perlahan berubah menjadi krisis kemanusiaan.
Martabat manusia memang tidak dapat direduksi menjadi persoalan uang. Namun masyarakat yang membiarkan sebagian anggotanya hidup dalam tekanan ekonomi yang berkepanjangan sesungguhnya sedang menghadapi persoalan moral yang serius. Sebab pada akhirnya, ekonomi bukan hanya soal produksi dan konsumsi, melainkan soal bagaimana manusia dapat hidup secara layak dan bermakna.
Mengembalikan Ekonomi kepada Manusia
Ketika tekanan ekonomi semakin besar, banyak orang mencari jalan keluar yang tampak cepat dan praktis. Fenomena penggunaan paylater, pinjaman online, dan berbagai bentuk kredit konsumtif menjadi semakin umum. Bagi sebagian orang, fasilitas tersebut membantu memenuhi kebutuhan mendesak. Namun bagi sebagian lainnya, kemudahan akses utang justru menjadi pintu masuk ke dalam lingkaran kesulitan ekonomi yang lebih panjang.
Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan layanan kredit digital di Indonesia. Kemudahan mengakses pinjaman melalui telepon genggam membuat kredit semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di satu sisi, kondisi ini memperluas akses keuangan. Namun di sisi lain, meningkatnya penggunaan pinjaman digital juga menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang bergantung pada kredit untuk mempertahankan konsumsi mereka di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya seberapa besar kredit yang disalurkan, melainkan mengapa kebutuhan terhadap kredit tersebut terus bertambah.
Namun di balik narasi kemudahan tersebut terdapat pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa semakin banyak orang membutuhkan utang untuk mempertahankan standar hidup yang sebelumnya dapat dipenuhi melalui pendapatan mereka sendiri? Mengapa sebagian masyarakat harus bergantung pada kredit untuk memenuhi kebutuhan yang semakin mahal? Apakah kondisi ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan, atau justru menunjukkan tekanan ekonomi yang semakin besar?
Dalam konteks ini, utang tidak lagi sekadar instrumen keuangan. Ia menjadi gejala sosial yang memperlihatkan hubungan antara biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga. Ketika masyarakat harus terus meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, persoalannya bukan semata-mata terletak pada perilaku individu, melainkan juga pada struktur ekonomi yang membuat kehidupan layak semakin sulit dijangkau.
Selama beberapa dekade, pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama hampir setiap negara. Pertumbuhan dianggap sebagai tanda kemajuan, kemakmuran, dan keberhasilan pembangunan. Tidak ada yang salah dengan pertumbuhan itu sendiri. Masalah muncul ketika pertumbuhan berubah dari sarana menjadi tujuan akhir.
Dalam logika semacam ini, manusia sering kali hanya dipandang sebagai faktor produksi atau konsumen. Keberhasilan diukur melalui angka-angka agregat, sementara pengalaman hidup masyarakat menjadi kurang terlihat. Yang terpenting adalah grafik naik, target tercapai, dan indikator membaik. Akan tetapi, tidak semua kemajuan statistik otomatis berarti kemajuan kemanusiaan.
Padahal ekonomi seharusnya hadir untuk manusia, bukan manusia yang hadir untuk memenuhi tuntutan ekonomi. Jika pertumbuhan tidak menghasilkan kehidupan yang lebih layak, pendidikan yang lebih mudah diakses, kesehatan yang lebih terjangkau, dan rasa aman yang lebih besar bagi masyarakat, maka keberhasilan tersebut patut dipertanyakan.
Karena itu, pembahasan mengenai inflasi perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih manusiawi. Kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada angka-angka makro, tetapi juga pada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Perlindungan terhadap kelompok rentan, akses pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang memadai, serta penciptaan kesempatan kerja yang layak merupakan bagian penting dari upaya menjaga martabat manusia di tengah tekanan ekonomi.
Pada akhirnya, inflasi bukan hanya persoalan harga yang naik. Ia adalah cermin dari bagaimana sebuah masyarakat mendistribusikan beban ekonomi kepada warganya. Ketika sebagian orang masih mampu melindungi kekayaannya melalui aset dan investasi, sementara sebagian lainnya harus mengurangi makanan, menunda pendidikan, atau bergantung pada utang untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka persoalannya tidak lagi semata-mata ekonomi. Ia telah menjadi persoalan keadilan sosial.
Karena itu, membicarakan inflasi berarti membicarakan manusia. Di balik setiap persentase inflasi terdapat keluarga yang harus menyesuaikan pengeluaran, pekerja yang menghadapi ketidakpastian, dan generasi muda yang harus menunda berbagai rencana hidupnya. Sebuah masyarakat yang lebih peduli pada stabilitas angka daripada martabat warganya sendiri mungkin berhasil menjaga statistik, tetapi gagal menjaga kemanusiaannya. Dan ketika kemanusiaan tidak lagi menjadi pusat perhatian, ekonomi kehilangan alasan terdalam mengapa ia seharusnya ada.
Tentang Penulis
Vinsensius, S.Fil., M.M. mengajar filsafat dan manajemen keuangan. Tertarik pada kajian filsafat ekonomi, etika keuangan, serta berbagai isu sosial yang berkaitan dengan martabat manusia di tengah perubahan ekonomi dan budaya kontemporer.







