Oleh
Sebuah unggahan dari akun bernama @aldomusicman sedang ramai. Inti dari post itu, “Kita harus menghargai musisi-musisi senior.” Rekues penghormatan ini berakar dari sepinya job manggung musisi-musisi tersebut.
“Inilah negeri yang melupakan para perintis,” sub-teksnya.
Pertanyaannya, penghargaan macam apa yang sebenarnya dibutuhkan? Di situ mz Aldo memberikan poin-poinnya yang intinya satu: undanglah mereka. Perform, atas nama menjaga marwah “ke-legenda-an” (apa pun itu) sang artis. Bahwa jasa mereka banyak, bahwa mereka pantas dapat slot di setiap acara, berikut bahwa-bahwa lainnya.
Terlalu panjang dimuat, jadi sila baca sendiri di sini.
Saya rasa mas Aldo salah tunjuk dan solusinya begitu sederhana: penghargaan ekonomi. Royalti. Alih-alih kepada Event Organizer (atau warganet), dia harus menunjuk hidung para pengurusnya: LMKN, LMK, label, publisher, atau siapa pun itu. Menjamin hari tua musisi—alih-alih menyuruh mereka menjadi mesin penghibur massa meski telah tua nan renta—jauh lebih adil dan realistis. Fisik ada batasnya, karya abadi.
Sederhana, tepat guna, tak banyak cingcong kata-kata.
“Anak muda yang goblok ya gakpapa, wong masih muda… kalau orang tua (goblok) ya harus dikritik!”
—Remy Sylado (Questioning Everything, Soni Triantoro & Tomi Wibisono. Warning! Books, 2016)
Tapi mari kita bahas postingan tersebut.
Saya setuju soal penghargaan terhadap musisi perintis. Tapi dengan syarat: ia datang sepaket dengan hak untuk mengkritisi mereka. Apakah pemilik akun sudah memperhitungkan hal ini?
Satu contoh, Rhoma Irama. Kita tahu beliau merintis—atau bahkan menciptakan—dangdut, tetapi figurnya dianggap begitu suci sampai-sampai tak boleh dicerca. Sekali berkomentar buruk soal dirinya, niscaya simpatisan Bang Haji akan merujak anda habis-habisan. (FYI: kawan saya pernah kena). Hal sama terjadi pada God Bless, Dewa 19, dan banyak lainnya. “Ya ini musik, gak kayak zaman sekarang,” kita dengan mudah menemukan komentar serupa di YouTube.
Bukankah itu hanya pelanggengan feodalisme?
Sebelum fafifu bicara penghargaan terhadap musisi senior, kita harus meruntuhkan konsepsi keartisan mereka. Musisi-musisi ini sanggup naif, bisa salah baik secara etis maupun estetis. Musik mereka bisa remuk, lirik mereka bisa buruk, dan pandangan mereka bisa bapuk.
Sebabnya sederhana: mereka manusia, bukan dewa.
Ahmad Dhani tahun 1995 pernah menggurat lirik se-fenomenal “Katakan pada mama, cinta bukan hanya harta dan tahta” untuk meninju patriarki dalam khazanah pop. Satu dekade kemudian, orang yang sama menulis lirik seburuk, “Aih, senangnya dalam hati kalau beristri dua.” Dia menjadi seseorang yang dia kritisi sendiri—dan ini kelewat banyak terjadi, bukan?
Lagu lama.
Selama ini, status “perintis”, “senior” hingga “legendaris” itu kan cuma akal-akalan belantika.
Bahkan, frasa “perintis” pun sangat layak didebat. Apa yang mereka rintis? Budaya yang bagaimana yang mereka wariskan? Atau sesederhana: kenapa seantero Indonesia harus menghargai mereka?
Saya misalnya, menganggap Cak Diqin jauh lebih penting ketimbang, let’s say, Fariz RM. Ini serius. “Sakura” atau “Barcelona” tidak punya impak apa-apa terhadap masa tumbuh-kembang saya. Ia hanya lagu yang kelewat sastrawi dan liriknya tidak saya pahami. Sudah. Tak kurang tak lebih.
Berbeda misal dengan “Slenco” yang menyalak dari spiker-spiker tetangga—sebelum menyusup ke salon rumah. Dari awal, saya terkesima dengan liriknya yang nyleneh dan mbeling. Ditanya A, jawabnya B, bikin saya mesam-mesem sendiri dan membuka cakrawala saya soal musik bernama Campursari. Dari situ, saya menemukan maestro-maestro lain macam Manthous dan Didi Kempot.
Selama ini, status “perintis”, “senior” hingga “legendaris” itu kan cuma akal-akalan belantika. Kibul-kibul budaya yang dipelihara roda gigi pusat atas nama hegemoni. Supaya nama-nama itu lagi yang abadi, yang terpatri, seakan tidak ada kancah lain di luarannya. Didi Kempot sudah menjadi legenda bagi saya, jauh sebelum dia dijuluki “The Godfather of Broken Heart” oleh belantika. Saya jelas tak sendiri.
Bahkan, saya bisa bilang bahwa Jakarta—sebagai arena budaya—tidak punya apa pun yang ditawarkan selain duit dan opini. Ya, perputaran ekonomi musik dan budaya ada di sana, itu harus kita akui. Di sana, penulis kata pengantar rilisan bisa dibayar 1x UMR Kediri. Di sini? Jelas belum bisa.
Sentralisme terus langgeng meski zaman telah berganti.
Sentralisme terus langgeng meski zaman telah berganti. Internet telah memberangus beberapa hal seperti akses referensi dan banyak lainnya, tapi ketimpangan infrastruktur? Jauh. Sangat jauh.
Di titik ini, kita harus sadar bahwa musik (berikut produk budaya lain) tidak akan pernah lepas dari arena yang mengelilinginya. Mencerabutnya dari kompleksitas sekitar adalah kenaifan kelas kakap. Selalu ada tarik-ulur beragam hal dari sosial, politik, hingga ekonomi dalam senda gurau bernama budaya ini. Kata-kata “Hargailah senior” adalah coli ego abang-abangan (serta para pembelanya) yang merasa berjasa atas sekitarnya. Fosil-fosil yang berusaha terlalu keras untuk relevan tanpa mau keluar dari gelembung dan memperbarui diri.
Bukan begitu?
Rispek musisi perintis tapi tetaplah kritis. Saya rasa itulah titik ideal melengkapi permohonan mas Aldo tadi.
Mari kita gali lebih jauh.
Dalam konteks Indonesia, “Desentralisasi” adalah salah satu kebohongan terbesar di abad 21. Waktu SD, guru IPS saya bilang tumbangnya Orde Baru memberikan kesempatan semua daerah untuk mengotonomikan dirinya sendiri. 23 tahun berselang, ternyata dia salah. Kaprah.
Jika anda pekerja kreatif seperti saya, hal ini berlaku lebih dalam lagi. Jakarta adalah kota yang menarik. Sekali nongkrong, bisa ketemu seleb. Geser dikit, ketemu patron indie. Bahkan berjalan random atau mengambil MRT ke mana saja, anda bisa ketemu kurator pameran yang cuma bisa anda baca kutipannya di eksibisi partikelir kabupaten anda. (Dan ya, itu kisah nyata semua).
Beberapa kenalan musisi memilih jalan ini. Mereka hijrah ke ibukota dengan berbagai konsiderasinya. Yang paling sering saya dengar, “Mau nyoba kancah.” Mereka merasa mentok di daerah. Merasa bahwa jalan paling realistis adalah menabung modal di ibukota. Dari ekonomi sampai simbolik. Beberapa mendapatkan yang mereka inginkan—yang lain, dan lebih banyak, kecewa.
“Jakarta tuh kayak ‘liga yang lain’,” kata kawan saya, seorang frontman kugiran pop asal Malang, “Banyak hal yang gak bisa kulakukan di sini, ternyata works di sana. Entah karena orang-orang di sini belum bisa nrima perspektifku atau emang gini-gini aja takdirnya. Bonusnya di Jakarta: semua bisa diduitin.”
Saya mengamininya.
Tak usah jauh-jauh, hubungan interpersonal saja. Sering dengar kata “koneksi”? Apa yang disebut “koneksi” ini kan sebenarnya hubungan transaksional. Jika kita saling kenal, apa yang bisa saya dapatkan? Fame-kah? Fortune-kah? Atau akses-akses eksklusif kepada (si)apa pun itu? Sebenci-bencinya saya dengan kata ini, saya harus menerimanya dulu sebelum melanjutkan pertanyaan, “Lalu bagaimana sikap saya?”
Panggil saya naif, tapi saya berusaha menganggap semua orang sebagai “kawan”. Entah itu musisi jutaan streams atau orkes gurem. Yang penting kan “konek”. Kalau tidak bisa diajak berkawan, ya sudah. Kan gak semua manusia saling cocok. Biasa saja.
Untuk itu, saya tidak punya dendam pribadi kepada Jakarta. Ini adalah persepsi yang sering keluar, utamanya soal tulisan terdahulu saya, Sudah Saatnya Mengurangi Jakarta-gaze, Termasuk Rasa Kaget Saat Menemukan Musik Keren di Luar Kota Besar (Whiteboardjournal, 19 Maret 2026). Tulisan remah-remah—yang ramai juga itu—membuat beberapa orang mencurigai saya punya sentimen kepada orang-orang di ibukota. Tentu tidak sesederhana itu.
Yang saya serang adalah mindset, bukan orang-orangnya.
Mindset Jakarta-gaze kan awalnya cuma pandangan orang Jakarta kepada daerah luarnya. Nah, ternyata hal ini berubah menjadi Central-gaze; sebab beberapa kota sudah menjadi sentral itu sendiri. Yang paling kentara, tentu Bandung dan Yogyakarta. Menjadi “sentral” adalah menjadi kanon, seakan-akan semua sejarah “Musik Indonesia” bertitikmula darinya.
Pun di artikel tersebut, saya sendiri tidak pernah menulis istilah Jakarta-gaze, melainkan localized-orientalism. Kenapa? Karena pandangan bias tadi sudah jadi kanker stadium 4: ini bukan soal orang Jakarta/Bandung/Jogja memandang musik-musik di luarannya, melainkan orang-orang daerah memandang musik-musik di tanah pijaknya. Seakan-akan ada standar sahih yang harus diikuti, tanpa sadar bahwa kita berangkat dari titik mula yang berbeda.
Saya sendiri tidak punya cita-cita menyadarkan orang-orang sentral itu. Ngapain? Mereka kan sudah terlalu sibuk. Alih-alih, saya cuma ingin bilang, “Hey, sesama kawan ‘daerah’, para musisi mbalelo, poètes maudits, yuk evaluasi diri dan sekitar yuk.” Indonesia ‘kan bukan cuma Jawa, apalagi Jakarta. Kegagalan mendefinisikan diri dan lingkungan sekitar hanyalah tiket instan menuju pengemisan sentral, praktek yang selama ini langgeng dan dilanggengkan.
Menutup ini semua: saya tak pernah anti Jakarta. Saya anti ketimpangan. Terutama fakta bahwa hanya satu dua kota atau pulau yang berhak menyebut dirinya “Indonesia”. Mengatakan dan meyakini hal ini butuh keberanian, tetapi sangat mungkin. Dalam kasus saya, ia dimulai dari satu hal: membongkar persepsi baik-buruk yang selama ini saya percaya, termasuk figur-figur dan nama-nama yang selama ini kita percaya paling berjasa.
Pertanyaannya, “Sudahkah kita meruntuhkan berhala-berhala tadi di kepala sendiri?”
Tanya.
-KMPL-
Tentang penulis
Randy Levin Virgiawan (KMPL) adalah pendengar musik asal Kediri. Ia baru saja merilis puisi pertamanya, pelarian-pelarian yang hanya tersedia dengan jumlah terbatas di Perjamuan Buku, Pare.
Sisanya, ada Google kan?
Jejaring sosial: @randy_kempel